POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Autor:	Aga Natalis, Arief Rachman Hakim
Jazyk:	indonéština
Rok vydání:	2021
Předmět:	pengangkutan laut kewajiban hukum progresif Criminal law and procedure K5000-5582 Civil law K623-968
Zdroj:	Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, Iss 4, Pp 373-386 (2021)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2086-2695 2527-4716
DOI:	10.14710/mmh.50.4.2021.373-386
Popis:	Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang disandingkan dengan teori hukum progresif untuk melihat hukum dari aspek manusia dan perilakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan kebijakan penggunaan pelayaran dalam negeri dalam ekspor impor komoditas tertentu yang lebih karena kurangnya dukungan pemerintah dari segi kebijakan hukum untuk dapat menyokong subyek yang dikenakan dalam kebijakan tersebut, oleh karenanya secara normatif perlu diperjelas mengenai penerapan asas cabotage yang disesuaikan dengan kebijakan kewajiban dalam Permendag tersebut.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/bab2080c3c4b4253ba8440ca2ac968ef Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ