| Autor: |
Irma Dwi Fahriyani, Ardiya Megawati, Christian Tangketasik, Yoga Alfiansyah |
| Jazyk: |
indonéština |
| Rok vydání: |
2021 |
| Předmět: |
|
| Zdroj: |
Jurnal Jurisprudence, Vol 10, Iss 2, Pp 216-232 (2021) |
| Druh dokumentu: |
article |
| ISSN: |
1829-5045 |
| DOI: |
10.23917/jurisprudence.v10i2.13037 |
| Popis: |
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif aliran legal positivism terhadap pemberlakuan PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 dan efektivitas kebijakan Permenkes No. 9 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Metodologi: Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif atau dokrinal dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang ialah sumber data sekuder, yang terdiri atas sumber hukum primer yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2020, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel jurnal, artikel website, pendapat pakar dan hasil-hasil penelitian. Temuan: Perspektif aliran legal positivism dalam analisis Permenkes No. 9 Tahun 2020 adalah bahwa hukum positif dalam pemberlakukan PSBB harus ditaati sepenuhnya sesuai apa yang dikehendaki hukum tersebut tanpa terkecuali. Dengan diberlakukannya PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 menimbulkan dampak positif maupun negative dalam segala lini kehidupan. Efektif tidaknya Permenkes No. 9 Tahun 2020 untuk pengaturan PSBB terkait dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dapat dilihat dari 5 faktor, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tersebut bahwa tidak semua indikator-indikator ataupun faktornya dapat terpenuhi. Hal ini berarti bahwa Permenkes No. 9 Tahun 2020 tidak efektif serta tidak progresif dalam hal memutuskan rantai penyebaran COVID-19. - - - Kegunaan: Penelitian ini bermanfaat bagi penyusun regulasi dan pengambil kebijakan, agar dapat membentuk suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif, khususnya dalam hal ini kebijakan yang terkait percepatan penanganan COVID-19. Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan kebijakan Permenkes mengenai PSBB tersebut dengan membuat pembaruan percepatan penanganan Covid-19 dalam rangka mewujudkan kebijakan memutus mata rantai penularan Covid-19 demi mencapai pencegahan dan keselamatan masyarakat dalam negeri secara optimal. |
| Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|
