PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
| Autor: | Demas Brian Wicaksono |
|---|---|
| Jazyk: | English<br />Indonesian |
| Rok vydání: | 2018 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Yurispruden, Vol 1, Iss 2 (2018) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 2614-3852 2614-3992 |
| DOI: | 10.33474/yur.v1i2.960 |
| Popis: | Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki menjadi asas penting dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dan dalam proses pembentukan perundang-undangan peraturan yang mengaturpun juga berubah ubah, mulai dari Tap MPR Nomor XX/ MPRS /1966 hingga undang-undang saat ini. Tetapi dalam kedudukan Ketetapan MPR (TAP MPR) mengalami ketidak pastian hukum dalam hierarki dan kekosongan hukum dalam pengujiannya terhadap peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu adanya formulasi kedudukan TAP MPR dalam hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga apa yang dapat Menguji TAP MPR. Kunci : Formulasi, Hierarki, TAP MPR, Uji Materi |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|