| Popis: |
Penerapan civic virtue di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip yang tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 30). Dengan ini menggambarkan pola penerapan sistem di Desa Adat melalui musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, objektivitas penerapan civic virtue di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan civic virtue di desa adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder melalui kajian pustaka dengan bantuan bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika dalam penerapan musrenbang melalui civic virtue di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian didapat penerapan sistem civic virtue yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik. Kata Kunci: Civic Virtue, Musrenbang, Produk Hukum The application of civic virtue in traditional villages can be considered as a form of respect for customary and cultural values that have been inherited from their ancestors. The transformation of the bureaucracy in regional development, especially traditional villages in Indonesia, applies the majority of development planning deliberations (Musrenbang) patterns. In implementing the musrenbang pattern in traditional villages, it is obligatory to include principles that are illustrated through indicators that affect increased development. This aims as the goal of the sustainable pattern of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs 30). This illustrates that the pattern of implementing the system in Traditional Villages through musrenbang is very effective as it is in line with the objectives and characteristics of the regional pattern. However, the objectivity of implementing civic virtue in traditional villages can be complex and difficult to assess universally. Most of the adat villages are very closed communities and adhere to their values and traditions. In the end, an assessment of the application of civic virtue in a traditional village must be carried out by considering the social, cultural and historical context that lies behind the existence of the traditional village. This study uses normative juridical research methods through literature studies such as journals, scientific articles, and other scientific legal literature. The data used was obtained through secondary data through literature review with the help of secondary and tertiary book materials. The approach used is qualitative which describes events and problems in the implementation of musrenbang through civic virtue in traditional villages which refers to the laws and norms that live in the community itself. Based on the results of the research, it was found that the application of the civic virtue system that would be implemented in Indonesian traditional villages could be well conceptualized. Keywords: Civic Virtue, Musrenbang, Legal Products |
