| Popis: |
KEDUDUKAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PEMULIHAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHOLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Oleh :ANITA YULIANA Tim Pembimbing: Prof. Dr. Elwi Danil, SH. MH. (Pembimbing I)danDr. Yuslim,SH. MH.(Pembimbing II) ABSTRAK Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam perjalanan pemerintahan, sumber pendapatan daerah dari pajak dan retribusi telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan ekonomi, menggerakan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Namun tentu saja ada saja wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sehingga pendapatan dari sektor ini tidak sesuai target, terjadinya defisit pada penerimaan Negara dan efek kebelakang adalah lesunya perekonomian Negara. Oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum untuk membuat wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya.Salah satu lembaga yang sering digunakan untuk penyelesaian sengketa oleh Lembaga Negara, instansi pemerintahan pusat/daerah, BUMN/BUMD beserta turunannya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dimana JPN bertindak sebagai mediator ataupun fasilitator.Rumusanmasalahpenelitianiniadalah; (1) Bagaimanakah kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negaradalam pemulihan keuangan daerah pada sektor pajak dan retribusi diwilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman? (2) Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan keuangan daerah dan upaya mengatasinya di wilayah hukum KabupatenPadang Pariaman.?Karena penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negaradalam pemulihan keuangan daerah, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dilakukan dengan studi lapangan berdasarkan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari penelitiandapatdisimpulkanbawahselain di dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur kewenangan tersebut diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petujuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan keuangan daerah di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pariaman yakni faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal bahwa pada Kejaksaan Negeri Pariaman kekurangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan penagihan dimana hanya terdapat dua orang Jaksa Pengacara Negara dan satu orang staff. Kata kunci; JaksaPengacara Negara, Pajak, Retribusi, Pemungutan LEGAL STATUS AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL FINANCIAL RECOVERY IN THE TAX AND RETRIBUTION SECTOR BY PROSPEROUS COUNTRY ATTORNEY IN PADANG PARIAMAN REGENCY By: Anita Yuliana Advisory Team: Prof. Dr. ElwiDanil, SH. MH. (Supervisor I) and Dr. Yuslim, SH. MH. (Advisor II) ¬ ABSTRACT Regional taxes and charges are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government. In the course of government, the source of regional income from taxes and levies has become a major element in supporting economic activities, moving the wheels of government, and providing public facilities for the community. But of course there are taxpayers who neglect their obligations so that income from this sector is not on target, there is a deficit in state revenue and the backward effect is the sluggishness of the country's economy. Therefore law enforcement is needed to make taxpayers to immediately fulfill their obligations. One institution that is often used for dispute resolution by State Institutions, central/regional government agencies, BUMN/BUMD and their derivatives is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the implementation of which is carried out by the State Attorney (JPN). Where JPN acts as a mediator or facilitator.This research problem formulation is; (1) What is the legal position of the State Attorney in the recovery of regional finances in the tax and retribution sector in the Padang Pariaman regency? (2) What are the obstacles faced by the Attorney General as a State Attorney in collecting taxes and levies in the context of regional financial recovery and efforts to overcome them in the jurisdiction of Padang Pariaman Regency? Because this study examines the legal position of the State Attorney in regional financial recovery, this research is categorized as aempirical judirical approach to legal research. Research data was collected through field studies to obtain secondary data. From the research it can be concluded that in addition to the Prosecutor's Law that the authority of the prosecutor in the civil and state administration sector is reaffirmed in the Presidential Regulation Provisions of Presidential Regulation No. 38 of 2010 concerning the Organization and Work Procedures of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Subsequently, the authority to clarify the authority of the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation PER-025/A/JA /11/2015 will be clarified regarding Law Enforcement, Legal Aid, Legal Considerations, Other Legal Actions, and Legal Services in the Civil and State Administration . In the collection of taxes and levies in the context of regional financial recovery in the legal territory of Padang Pariaman Regency, there are several obstacles faced by the State Attorney at the Pariaman District Attorney, namely internal and external factors. The internal factor is that the Pariaman District Attorney lacks a State Attorney in conducting billing assistance where there are only two State Attorneys and one staff member. Keywords; State Attorney, Tax, Retribution, Collection |
