| Popis: |
Peredaran narkotika yang dilakukan oleh seseorang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tindak pidana narkotika terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana, salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk menembus kedalam jaringan kejahatan terorganisir adalah dengan menggunakan bantuan dari pelaku yang merupakan orang dalam dan terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu diperlukannya peran dari tersangka dan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan adanya suatu perbuatan tindak pidana, serta mencegah peredaran narkotika yang tak terkendali. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower), serta kendala dalam pemberian perlindungan tersebut studi di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan kuantitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui, 1. Bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower) dilakukan dengan bertumpu kepada Undang-Undang, namun tidak terlaksana dalam pemberian perlindungan 2. Kendala dalam pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower) terjadi karena kurangnya fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Padang, dan banyak pelaku yang tidak mau bekerja sama dalam mengungkapkan pihak lainnya yang terlibat dalam peredaran narkotika. Seharusnya Pengadilan Negeri Padang lebih efisien dan tegas dalam pemberian perlindungan sesuai dengan yang dijelaskan didalam Undang-Undang, sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana lebih efektif. |
