| Popis: |
Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami bagaimana film-film seksualitas di masa Orde Baru di produksi dan didistribusikan pada masyarakat, dan seperti apa tanggapan masyarakat serta sineas film terhadap fenomena menjamurnya film-film berbumbu seks di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang terdiri atas pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan penulisan (historiografi). Dalam tahap pertama yaitu heuristik, penulis mengumpulkan sumber penulisan yaitu sumber primer seperti arsip, koran dan majalah, juga sumber sekunder seperti buku dan jurnal yang dapat diakses secara luring maupun daring. Setelah data terkumpul, data diverifikasi secara kritik intern maupun ekstern. Setelah mengetahui bahwa sumber itu tervalidasi, maka kemudian diteliti apakah sumber itu dapat dipercaya. Selanjutnya adalah interpretasi dalam rangka menafsirkan berbagai sumber yang telah diuji keakuratannya. Penulis menguraikan sumber yang telah terverifikasi berdasarkan analisisnya, setelah itu disatukan. Tahap akhir dilakukan penulisan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini disajikan secara deskriptif-analisis, dan sistematis dengan menguraikan bagaimana kiprah film-film seksualitas di masa Orde Baru 1970-1993. Kajian dalam skripsi ini membahas latar belakang lahirnya film-film seksualitas di masa Orde baru yang ditandai dengan kemunculan film Bernafas Dalam Lumpur di tahun 1970 yang menjadi film terlaris pada tahun tersebut, keberhasilan itu kemudian menjadi formula jitu bagi para sineas perfilman nasional untuk mengikuti membuat film dengan unsur-unsur seksualitas. Ditahun 1970 film-film bertema seks memiliki cirinya sendiri dengan alur cerita tentang percintaan remaja, sementara di tahun 1980 an film-film seks lebih bergenre mistik atau horor dengan berbagai adegan seks dan kekerasan atau sadisme. Menjamurnya film semacam ini tidak lepas dari regulasi Badan Sensor Film (BSF) yang tidak jelas dalam menggunting film untuk diedarkan, selain itu munculnya gelombang impor film asing membuat film-film Indonesia menjadi kelas kedua di negaranya sendiri. ***** This study aims to understand how sexuality films during the New Order era were produced and distributed to the public, and what the responses of the public and filmmakers were to the phenomenon of the proliferation of sex films in Indonesia. The research method used in this study is the historical method, which consists of source collection (heuristics), source criticism (verification), interpretation (interpretation), and writing (historiography). In the first stage, heuristics, the author collects writing sources, namely primary sources such as archives, newspapers and magazines, as well as secondary sources such as books and journals that can be accessed offline and online. After the data is collected, the data is verified by internal and external criticism. After knowing that the source is validated, it is then examined whether the source is reliable. Next is interpretation in order to interpret the various sources that have been tested for accuracy. The author describes the sources that have been verified based on his analysis, after which they are put together. The final stage is writing in the form of a thesis. This research is presented descriptively-analytically, and systematically by describing how the progress of sexuality films during the New Order 1970-1993. The study in this mini thesis discusses the background of the birth of sexuality films during the New Order era which was marked by the appearance of the film Bernafas Dalam Lumpur in 1970 which became the best-selling film of the year, the success then became a surefire formula for national filmmakers to follow making films with elements of sexuality. In 1970, sex-themed films had their own characteristics with storylines about teenage romance, while in the 1980s sex films were more in the mystical or horror genre with various scenes of sex and violence or sadism. The proliferation of such films cannot be separated from the unclear regulations of the Film Censorship Board (BSF) in cutting films for circulation, in addition to the emergence of a wave of foreign film imports making Indonesian films second-class in their own country. |
