| Popis: |
Di Laut Kita (Belum) Jaya Andi Iqbal Burhanuddin (Guru Besar Ilmu Kelautan Unhas) Salah satu kementerian dalam Kabinet Kerja Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang banyak mendapat sorotan media di awal pelantikannya adalah kementerian kemaritiman. Hal tersebut dikarenakan komitmen dan janji presiden Jokowi-JK dalam visinya yaitu ingin menjadikan maritim sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Pemerintah RI memang perlu kembali fokus dalam pengembangan di sektor kemaritiman sebagaimana kejayaan masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dalam pembangunan ekonominya menganut strategi maritime. Berbagai kejadian kegagalan kebijakan (policy failure) yang berdampak pada kesalahan manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang kita miliki sebagai akibat dari sektor tersebut selama ini belum mendapatkan porsi yang seharusnya. Padahal, Indonesia masih memiliki potensi besar berupa cadangan energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Sebagai negara yang memiliki sumber daya keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia seharusnya lebih mampu mendayagunakan sumberdaya hayati laut tersebut sebagai asset nasional yang strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan karena Indonesia dilihat dari sudut pandang manapun, sektor kelautan memiliki posisi yang strategis, Indonesia memerlukan kebijakan pembangunan dengan Pola Dasar Pembangunan Negara Kepulauan. Karakteristik negara kepulauan harus dijadikan landasan penyusunan pola dasar pembangunan di berbagai bidang. Sementara itu, sebagai negara yang kaya sumberdayanya serta menempati posisi yang sangat strategis, mempertemukan kekuatan pusat industry dan pusat pasar ekonomi dunia Barat dan Timur, maka laut harus dijadikan salah satu resource-based economy bangsa Indonesia. Laut beserta sumberdaya alamnya bagi bangsa Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup keseharian yang memberi manfaat ekonomi, sosial serta pengetahuan. Oleh karenanya, kementerian ini diharapkan menjadi ujung tombak penyelesaian berbagai masalah pelik di bidang maritim mulai system transportasi, pengelolaan migas hingga urusan pangan. Kabinet Kerja Keras Dengan menarik Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur FAO, yang merupakan lembaga resmi PBB yang berkedudukan di Roma, Italia yaitu Dr. Indroyono Soesilo, janji Presiden Jokowi-JK dalam pembentukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman telah diwujudkan. Menteri Koordinator Kemaritiman tersebut ditugasi oleh presiden untuk menyinergikan empat kementerian yang dinilai berkaitan erat dengan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian ESDM. Lebih menarik lagi dalam kementerian kemaritiman ini adalah dipilihnya seorang menteri perempun yang hingga saat ini terus menjadi buah bibir di media dalam negeri maupun media mancanegara yaitu Susi Pujiastuti. Di pundak kementerian Kelautan dan Perikanan ini diharapkan mampu membangkitkan dan menjaga konsistensi arah pembangunan kelautan serta mewujudkan Negara Maritim yang mandiri dan kuat. Disamping karena gayanya yang santai dan nyentrik ketika diwawancarai oleh media juga karena Susi Pujiastuti dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya hanya tamatan SMP membuat ketenarannya melebihi menteri-menteri lain yang ada di Kabinet kerja Jokowi. Susi Pujiastuti, pengusaha sukses di sektor perikanan selama 33 tahun yang dengan kerja kerasnya juga sukses mengantongi berbagai gelar diataranya, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden RI, Indonesia Berprestasi Award 2009 dari PT Exelcomindo, APEC Women and The Economy Summit (WES) 2011 dan masih banyak penghargaan lainnya. Meski demikian seorang pakar dari universitas terkemukan di Jawa menyebutnya ???ngaco??? memilih Susi sebagai menteri dan mempertanyakan apakah Susi paham mengenai teknologi kelautan, marine products economics, coastal processes, dan underwater technology. Menurutnya kepakaran Susi hanyalah tentang penangkapan dan penjualan ikan, dan menyangsikan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia, tidak akan tercapai (Kompas.com, 27/10/2014). Padahal, jabatan menteri adalah jabatan politis oleh karenanya seorang menteri di beberapa Negara maju, ditempatkan posisiya bukan karena linear dengan bidang ilmu melulu dan pendekatan yang digunakan pendekatan kemampuan akademik semata, melainkan kerja keras dan kerja keras. Misalnya, Di Jepang, bidang perikanan yang tergabung dalam Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dikomandoi oleh Yoshimasa Hayashi yang latar belakang akademiknya adalah ilmu pemerintahan. Di Amerika, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dipimpin oleh seorang sarjana dan praktisi hukum. Di Norwegia, yang merupakan Negara penghasil ikan terbesar di Eropa, Menteri Perikanan dijabat oleh sosok yang latar belakang pendidikannya amat jauh dari perikanan, melainkan sarjana bidang teacher training, master di bidang media. Harapan dan optmisme tinggi masyarakat Indonesia pada lembaga baru, kementerian Koordinator Kemaritiman pada kabinet kerja Jokowi-JK agar dapat mengawal pemanfaatan potensi maritim dalam menuju Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri dan kuat. Kemenko Maritim yang membawahi 4 kementerian harus memiliki struktur kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat, serta prioritas program yang membumi. Selamat bekerja Bu Menteri.???. |
