Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional
| Autor: | Fuqoha Fuqoha, Lalu Farhan Nugraha, Dina Auliana Soleha, Siti Kamila Khaerunnisa |
|---|---|
| Jazyk: | indonéština |
| Rok vydání: | 2023 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa); Vol. 3 No. 1 (2023): Februari |
| ISSN: | 2776-1843 2807-8047 |
| DOI: | 10.30656/jika.v3i1 |
| Popis: | Masalah : Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi Negara republik Indonesia. Namun, pada praktiknya pemenuhan konsepsi Negara hukum melahirkan banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur objek-objek hukum yang menjadi kewajiban subjek-subjek hukum sebagai implementasi dari Negara hukum modern. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antar-regulasi sehingga terciptanya suatu harmonisasi dari perundang-undangan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan sosial. Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil dan Pembahasan : Upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hukum dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional. Problematika dari harmonisasi regulasi terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perlu adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi harus menyesuaikan dan dianggap tidak berlaku jika ditetapkan perundang-undangan yang baru dan regulasi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.Jenis Penelitian:Studi Literatur Problems: Indonesia is stated by the constitution with the system of the Republic of Indonesia. However, the fulfillment of the conception of the State of law gave birth to many regulations regulating the objects of law that are the obligations of the subjects of law as the implementation of the modern legal State. Therefore, it is necessary to adjust between regulations to create a harmonization of legislation. Purposes : The research aims to analyze the policy of regulatory harmonization between the central government and local governments related to the framework of national interests and social welfare. Methodology : This research uses a normative juridical approach that perceives law as a norm, rule or principle to analyze data systematically with existing regulations. Results and Discussions : The government's efforts in harmonizing regulations are efforts to improve the quality of law by taking into account national goals and interests. The problem of regulatory harmonization lies in the relationship between the central government and local governments, where it is necessary to adjust and evaluate laws and regulations according to the hierarchy of laws and regulations in Indonesia.Therefore, any regulation must adjust and be deemed invalid if new legislation is enacted and the regulation remains in effect as long as it does not conflict with the higher regulations. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|