| Popis: |
Dalam hal ini terdapat problematika dimana terjadi kasus pemencatan pegai yang semena -mena sehingga patur dipertanyakan mengenai kasus pemecatan pegawai KPK . Dalam hal ini integritas pegawai KPK yang seharusnya sebagai lembaga yang sesuai denga asas umu pemerintahan tang baik dari kasus pemencatan tersebut. Selain itu, tinjauan yurisis dalam melindungan integritas seorang pegawai harus memilifi fitas yang integritas sesui dnegan peranan dalam asas umum pemerintahan yang baik. Peran masyarat dan dewan pengawas KPK dalam menangani pemecatan sebagai penyeimbang atas KPK yang tidak sesui dengan auran hukum yang tidak sesuai dengan konstusi. Hal tersebut akan dapat menjadi dampak negative apabila masalah tersebut tidak ditindak dan diluruskan. Kemudian, membenagun budaya hukum yang berkedilan dapat menjadi pemerintahan sesusui dnegan reformasi birokrasi. Peranan hukum dalam memperbaiki penyelengaaaan lembaga pemerintahan yang adil atas terjadinya praktek mal adminitatrasi.dapat dikatakan sebagai suatu bentuk yang melanggar aturan administasi sebagai wujud reformasi birokrasi. |
