Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
| Autor: | Idzhom Ummy Attyyah Maranti, Nizar Denny Cahyadi, I Made Mas Mahayuna, Muhammad Apriadi Abdi Negara, Dewi Kurniawati |
|---|---|
| Rok vydání: | 2021 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Journal Kompilasi Hukum. 6 |
| ISSN: | 2598-6414 2502-5333 |
| Popis: | Dipandang berdasarkan segi etika demokrasi, oposisi politik bisa disebut suatu aktivitas parlementarian yang sangat terhormat, dalam tingkatan demokrasi ia dapat menduduki posisi tertinggi karena sanggup mengendalikan adanya bahaya mayoritarianisme. Meskipunl kita memahami bahwasanya perwakilan rakyat bersifat temporer sedangkan kedaulatan sifatnya permanen, oleh karena itu kontribusi suara dalam pemilihan umum tidak dapat diartikan sebagai penyerahan kedaulatan dari rakyat. Sehingga oposisi dan kritik wajib tetap terdapat dalam nunsa demokrasi, yang diartikan sebagai kelompok masyarakat maupun partai politik yang menduduki peran sebagai oposisi yang mengawasi dan mengkritik ataupun dengan ketat mengawal kebijakans pemerintah. Saat ini belum terdapat lembaga-xlembaga oposisi menjadi elemen dari usnusr demokrasi secara nyata, tetapi sekedar dalam tingkatan xa teoritis semata. Oposisi, bukan hanya perlawanan sikap yang menentang kebijkan saja. merupakan sekelompok msyarakat diluar pemerintah yang dapat bertindak mengontrol secara tegas terhadap kebijakan penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan oposisi di indonesia belum begitu solid. Sikap oposisi berkembang dimulai oleh para kalangan elite, cendekiawan yang paham akan politik modern, yang jika dihitung masih sedikit. |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|