Standar Isi Pada Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Buddha (Tinnjauan Kesiapan Keberadaan Sekolah Minggu Buddha Di Indonesia)

Autor: Suryani Suryani, Nur Amim, Kresno Budoyo, Hadion Wijoyo, Suherman Suherman
Rok vydání: 2022
Předmět:
Zdroj: IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora. 6:124-137
ISSN: 2654-8062
2597-5064
Popis: Pada peraktiknya, pasal 12 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalbelum dilaksanakan secara efektif dengan masih adanya sekolah yang tidak menyediakanpelayanan mata pelajaran agama Buddha sehingga fungsi pendidikan keagamaan Buddha yangdilakukan secara non formal oleh lembaga pendidikan Buddha menjadi sangat penting untukmelengkapi pendidikan formal tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan tinjauan tentangstandar isi dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Buddha terhadap kesiapankeberadaan sekolah Buddhis di Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian yang dipakaiadalah kualitatif dengan cara studi literatur; mengumpulkan beberapa artikel, buku, jurnal,regulasi dan Undang-Undang serta Sutta Buddha serta beberapa sumber referensi yang berkaitandengan Manajemen Kurikulum pada lembaga Pendidikan Buddha. Hasil penelitian ini menemukanbahwa Kurikulum Sekolah Minggu Buddha yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen No. 63 tahun2017 sudah mengacu pada standar isi Nasional Pendidikan, begitupula dengan kurikulum NawaDhammasekha. Kurikulum ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi lulusan,sehingga bisa juga dijadikan rujukan penyusunan kurikulum untuk sekolah Buddhis di masamendatang. Selain itu lembaga pendidikan Buddhis harus benar-benar bisa menerapkanmanajemen kurikulum secara professional agar mutu pendidikan agama Buddha dankeagamaabagin Buddha bisa meningkat dan memenuhi tujuan pendidikan nasional danpendidikan agama Buddha itu sendiri, dan jika kesempatan mendirikan sekolah Buddhis itu sudahterbuka, lembaga Pendidikan Buddhis sudah siap dengan kurikulum yang sesuai serta denganmanajemen kurikulumnya yang professional, ini akan menjadi kontribusi sekaligus solusi ataskesenjangan yang muncul dari ketidak-efektifan pelaksanaan pasal 12 ayat (1) UU No. 20 Tahun2003
Databáze: OpenAIRE