PENINGKATAN LITERASI KEBJAKAN PUBLIK PADA MASYARAKAT SIPIL DI LAMPUNG

Autor: Syarief Makhya, Maulana Mukhlis, Tisnanta Tisnanta
Rok vydání: 2022
Zdroj: Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. 2
ISSN: 2798-0529
2798-0537
DOI: 10.23960/seandanan.v2i1.22
Popis: Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. . Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi Kebijakan. Target luaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang bermasalah dan kemampuan melakukan advokasi kebijakan. Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peserta berhasil melakukan evaluasi identifikasi kebijakan kublik yang bermasalah yaitu (a) Kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung selatan. Kebijakan ini sampai sekarang tidak selesai dan tidak ada kelanjutan untuk membangun kembali untuk meneruskan pembangunan terminal agro-bisnis baik di era Gubernur M. Ridho Ficardo atau di era Gubernur Arinal Junaedi. (b) Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di buat di era Gubernur Sjahroedin ZP pada tahun 2009-2014. Pembangunan ini sampai tahun 2021 dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. (c) Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara. (d) Korupsi di Lampung. Beberapa kasus Korupsi yang mencuat dan viral di media sosial yaitu Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, Bupati Mesuji, Bupati Lampung Selatan, dan juga beberapa pejabat pemda di Lampung umumnya diketahui oleh para aktivis LSM di Lampung. Mereka sempat mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang tidak efektif, namun juga mempertanyakan komitmen kepala daerah untuk memberantas korupsi.
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: