KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Autor:	Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, Ahmad Harun Arrasyid
Rok vydání:	2018
Zdroj:	Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. 12:141
ISSN:	2614-8471 1907-4514
Popis:	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi da n bagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem keta- tanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang grasi dan putusan kekua- saan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitian ini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalami perkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangan dari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan dengan batas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yang diterima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, peneliti menemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagai kriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitu dalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuk tolakukur/kriteria.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4034450ac2d75056f5f70009830b1f8d https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022 Zobrazit plný text záznamu