| Autor: |
Irawan, Dasapta Erwin, Darul, Achmad, Sumadi, Hendy, Argo, Teti Armiati, Nurhayati, Yunie |
| Přispěvatelé: |
Pramudito, Adhi, Lukman, Ali |
| Rok vydání: |
2017 |
| Předmět: |
|
| DOI: |
10.5281/zenodo.345418 |
| Popis: |
Indonesia sedang memiliki beban ganda dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah. Selain karena pembatalan UU No. 7/2004, juga karena pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai dampak dari UU No. 23/2014. Karena proses komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak mulus, karena berbagai alasan, akibatnya regulasi tidak kunjung dibuat. Pada akhirnya kondisi air tanah akan semakin buruk. Makalah ini mencoba mendudukkan kembali berbagai aspek pengelolaan air tanah yang telah dirumuskan sebelumnya dan masih relevan untuk dijalankan saat ini. Kami melakukan telaah regulasi dan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengusulkan langkah yang perlu diambil di tingkat kabupaten/kota. Kemudian dipilihlah aspek konservasi dan pemberdayaan sebagai aspek yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena: aspek ini lebih berkaitan dengan aspek monitoring atau pemantauan. Yang mana, pemantauan akan lebih baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena skala pemetaan yang lebih rinci, dibanding bila dilakukan pada skala provinsi. Selain itu instrumentasi pemantauan yang dimiliki oleh organ tingkat kabupaten/kota lebih lengkap dibanding pemerintah provinsi. Aspek pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya konservasi air tanah juga hal yang dapat dikontribusikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini akan lebih berdampak bila dilakukan di tingkat kabupaten/kota mengingat hubungan yang lebih dekat dengan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha. Komponen kearifan lokal juga dapat dikenalkan dengan lebih baik dibandingkan bila dilaksanakan di tingkat provinsi yang heterogen. Dari hasil uraian di atas, kami mengusulkan lingkup regulasi yang dapat dibuat di tingkat kabupaten/kota sebagai partisipasi untuk pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. |
| Databáze: |
OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|
