Zobrazeno 1 - 10
of 45
pro vyhledávání: '"pidana uang pengganti"'
Autor:
Ade Mahmud
Publikováno v:
Nagari Law Review, Vol 3, Iss 1, Pp 1-12 (2019)
The problems in payment of compensation for state’s loss in a verdict of corruption case factually raises injustice, because its implementation is hampered by the rules that give the convicted the opportunity to choose substitution punishment, that
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/21c856320fc54524b1bc8fa77c95567e
Publikováno v:
Lakidende Law Review. 1:299-312
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak ham
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d3d1d7763ab9eae1563528a6b7eab778
https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.36
https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.36
Autor:
Handoko Alfiantoro
Publikováno v:
Yurispruden, Vol 2, Iss 2 (2019)
ABSTRACT An important instrument in law enforcement against corruption is the existence of an additional crime in the form of paying as much substitute money as same with corrupt money. However, it is still a problem with the law enforcement of crimi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/189b6d1ea8c24e92a18dc9b4e0ee356c
Autor:
M. Fahri, Ramadhan
Pidana Uang Penggati merupakan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 18. Pidana pengganti merupakan langkah yang penting dilakukan untuk memulihkan keu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______5884::0b2fb90a527725fc9c9dde0b13ad3079
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 174-186
Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dala
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=d1d111fd5192::70e0638f742c57059b8fbd9058d6474f
https://journal.uir.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/9842
https://journal.uir.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/9842
Autor:
Reza Tri Putra, Aldrin
Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Eksekusi pembayaran uang pengganti juga belum efektif karena hanya terdapat 2 (dua) orang terpidana yang membayar uang pengganti yaitu terpidana yang mampu membayar sel
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______5884::749502c48833fc39285c95910a2a89cd
Publikováno v:
Jurnal Ius Constituendum. 6:442
Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan k
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::564a3b45cb037c053875676486500a5a
https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235
https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235
Publikováno v:
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, Iss 2, Pp 345-366 (2017)
Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibat-kan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Uang
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::8e9cbfa3fe3cd8059f74ec939f140012
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6627
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6627
Autor:
Noor Asma, Arhjayati Rahim
Publikováno v:
Gorontalo Law Review. 3:93
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d4bc100f1e358aa6d43e57da2d4fa234
https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910
https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910
Autor:
Nastiti Rahajeng Putri
Publikováno v:
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi; Vol 6, No 1 (2018); 42-52
Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Untuk itu tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti or
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da58f22f187d52f8811a5276bbd58b5e
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1239
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1239