Zobrazeno 1 - 10
of 650
pro vyhledávání: '"penyelesaian sengketa"'
Autor:
Demas Brian Wicaksono
Publikováno v:
Yurispruden, Vol 8, Iss 1 (2024)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki kesamaan kewenangan sebagai penyelidik. Dalam hal ini tentunya harus terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, mengingat kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat le
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7253a987bbfa46f5b862e96bd2ba9c49
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 4, Pp 1159-1166 (2024)
Artikel ini befokus kepada kewenangan Kepala Desa sebagai media penyelesaian sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka. Penelitian pada artikel ini merupakan penelitian normatif empiris dimana berfokuskan kepada data primer dan data sekunder. Artikel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b03c43bc25834ffd88aadc5745b6276b
Publikováno v:
El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 12, Iss 1 (2024)
Terdapat kasus perselisihan dalam transaksi jual beli antara pelanggan dan pihak UD Putra Ngetos Meubel sebagai pemasok. Kasus ini melibatkan pemesanan meja kerja oleh seorang pelanggan, namun setelah barang diterima di rumahnya, terungkap bahwa ukur
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/746af55919994293bc0d791f54bf11a2
Publikováno v:
Jurnal Mercatoria, Vol 16, Iss 2, Pp 119-128 (2023)
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce, dan analisis hukum terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui e-commerce. Masalah difokuskan analisis pada hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa di
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1fa20dd2c8804b59bff81bf89fe5ce6b
Autor:
Rahmi Murniwati
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 3, Pp 1116-1124 (2023)
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa Peradilan Adat Nagari
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a88b86dc5ec3466c921e52c12803d9fb
Autor:
Richo Andi Wibowo
Publikováno v:
Media Iuris, Vol 6, Iss 3, Pp 479-508 (2023)
Abstract This article aims to appreciate the design of the dispute mechanism embodied in the draft of the public procurement bill. Nonetheless, many important issues have not been successfully clarified; those shall be addressed by the National Publi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2120accaffc245abbd4807ec379d7fcf
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 1, Pp 161-173 (2023)
Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). P
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/67579c6f74ba4c379226908df8ed91c5
Publikováno v:
Mimbar Hukum, Vol 35 (2023)
Abstract This paper explores arbitration dispute resolution methods and the readiness of arbitration institutions to address challenges arising in the digital economy. The research method employed is normative legal research with a conceptual appr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/50e268730fe34302a15f215ef8b3a5b5
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 6, Iss 4, Pp 565-575 (2023)
Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menghilangkan akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam keruk
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/87375ff6f87f49dd9f98910bea4ec6ca
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 6, Iss 4, Pp 415-421 (2023)
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesain sengketa non litigas lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR). Penyelesaia
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/92bf16187c3945d8921cdb7470e50734