Výsledky vyhledávání

Akademický článek

JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN

Autor: Henry Yoseph Kindangen

Publikováno v: Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, Iss 4, Pp 398-408 (2021)

Kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum cukup memberikan jaminan independensi Kejaksaan terhadap campur tangan Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan posis

Externí odkaz: https://doaj.org/article/dd394a0ca7f44b20b33ba234d7dd0aa2

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan

Autor: Syahrul Arif Hakim, Didik Endro Purwoleksono, Andi Surya Perdana

Publikováno v: Media Iuris, Vol 3, Iss 3, Pp 343-366 (2020)

Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setelah Penyidik ( Kepolisian / PPNS ) tidak dapat melengkapi berkas perkara sebagaimana Pasal 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pasal tersendiri maupun penjelasan tentang

Externí odkaz: https://doaj.org/article/9049f2bd10c64126865a87306662ddb7

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya

Autor: Lusia Sulastri

Publikováno v: Krtha Bhayangkara, Vol 15, Iss 2 (2021)

Penarikan tuntutan perkara ini menjadi sejarah baru untuk hukum di Indonesia. Fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHAP, karena biasanya pengadilan lah yang menjadi jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, terlebih

Externí odkaz: https://doaj.org/article/64776691156d49e791fd80c58f134b87

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Autor: DIAN ROSITA

Publikováno v: Jurnal Ius Constituendum, Vol 3, Iss 1, Pp 27-47 (2018)

ABSTRAK Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain

Externí odkaz: https://doaj.org/article/c32915c9a10a490789ef2c8dd27ee3a2

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak

Autor: Ahmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani

Publikováno v: Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1, Iss 1, Pp 110-133 (2017)

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya

Externí odkaz: https://doaj.org/article/debaa6b2259a45f2b7d7904be234a162

Zobrazit plný text záznamu

Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Salatiga)

Autor: Putro Utomo, Aprilia

Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor: PRINT-100/M.3.20/Eoh.2/02/2022, perlunya mengetahui faktor-fakt

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::dd1b0f8297a4f58ee8353b27f30f75b1

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

PROSECUTION OF MONEY LAUNDERING OF PROCEEDS OF CORRUPTION BY ANTI-CORRUPTION COMMISSION (KPK)

Autor: Muh. Fatahillah Akbar

Publikováno v: Mimbar Hukum, Vol 28, Iss 2, Pp 322-334 (2016)

Abstract As extra ordinary crime, corruption which may be done in several ways is hard to be eradicated. One of the ways is money laundering. The problem which arises is that KPK has no authority to prosecute money laundering of corruption proceed. T

Externí odkaz: https://doaj.org/article/c45bc6637c614ef782bf09f0a3c30ba1

Zobrazit plný text záznamu

Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

Autor: Anisya, Adinda Farah, Hafrida , Hafrida, Erwin , Erwin

Publikováno v: PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 2 No. 3 (2021); 59-75

This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a690d78af19d8353b4ec46366d154d95
https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876

Zobrazit plný text záznamu

Pendekatan Keadilan Restorasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020

Autor: Eka Firdaus, M Nur

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untu

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::11f10dce80d5282d4a5f75fcf4b08b94

Zobrazit plný text záznamu

Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Autor: Pramujayanto, Jati Insan

Penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara pidana memberikan ruang yang cukup untuk para pihak yang berperkara menyelesaikan permasalahannya secara adi

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::dbfc3621a9b0f8ae162119c25abfa2ba

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání