Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"kepentingan umum"'
Publikováno v:
Indonesia Law Reform Journal, Vol 1, Iss 3, Pp 384-398 (2021)
The COVID-19 vaccine policy received rejection in some communities. The reason for the rejection that many people put forward is the absence of clinical trials on vaccines, as well as the public's assumption that the rule violates human rights. The p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab434faded27472dbfeef018cab00435
Autor:
Iwan Erar Joesoef
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, Iss 3, Pp 318-330 (2021)
Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan insfrastruktur jalan to
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e3d6af4033e74004afe168761e165db1
Autor:
Rosmidah Rosmidah
Publikováno v:
Progresif, Vol 13, Iss 2, Pp 80-96 (2019)
Selain memiliki nilai ekonomis, tanah dalam Pasal 6 UUPA dikatakan memiliki fungsi sosial, artinya, selain untuk kepentingan individu, tanah juga harus bermanfaat bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Setiap kegiatan pembangunan untuk kepentingan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b301358c16744989abdba844ff146b9d
Autor:
Agus Suntoro
Publikováno v:
Jurnal HAM, Vol 10, Iss 2, Pp 217-232 (2019)
Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, sec
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c1aa97ad641f47e0b5fa9d23111479c5
Publikováno v:
Jurnal IUS, Vol 7, Iss 2, Pp 306-318 (2019)
Pembangunan Infrastruktur demi kepentingan umum merupakan salah satu kewajiban negara dalam mewujudkan tanggung jawabnya di bidang fasilitas pelayanan umum yang layak dan diperlukan oleh masyarakat, namun pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerin
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/375e3d8e67e84ff6b69b9c4bbf0d9efb
Autor:
Rahmat Ramadhani
Publikováno v:
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, Iss 1, Pp 97-108 (2019)
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Eksistensi hak komunal masyaraka
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/284d7a21a87f469e9280c6b228822b03
Publikováno v:
Jurnal IUS, Vol 6, Iss 3, Pp 416-429 (2018)
Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul se
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7f8d606e8f5847298a2cd87f43050767
Autor:
Hengki Andora
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 45, Iss 2, Pp 107-114 (2016)
Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia mengandung makna agar setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Pengadaan tanah bagi pembangunan adalah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7df87a6d8aa540218b82305215967a75
Publikováno v:
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa); Vol. 2 No. 2 (2022): September; 15-32
Masalah: Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum amat diperlukan dalam konteks agrarian terkhusus penyediaan lahan dalam menunjang pembanguna
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c7f5a392a47e7375bfe01d2d19c995a
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/view/5734
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/view/5734
Autor:
Raphael L Nombo
Publikováno v:
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), Vol 3, Iss 1, Pp 1-11 (2015)
Kecenderungan umum yang terjadi di banyak negara di dunia, tidak terkecuali di negara berkembang, ialah pergeseran mekanisme perumusan kebijakan yang sebelumnya hanya terpusat pada aparat pemerintah kemudian mengarah ke arena publik dan melibatkan ba
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/72570e97f84446a5bf9dd7a7d785a9e5