Zobrazeno 1 - 10
of 33
pro vyhledávání: '"kejaksaan"'
Publikováno v:
Yurispruden, Vol 7, Iss 1 (2024)
Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kewenangan melakukan restorative justice pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai landasan se
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2c2dbfdef6b845fc8497359ef8e634c3
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 51, Iss 1, Pp 61-70 (2022)
Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c142c92c86e5404cb745183df89ec876
Autor:
Henry Yoseph Kindangen
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, Iss 4, Pp 398-408 (2021)
Kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum cukup memberikan jaminan independensi Kejaksaan terhadap campur tangan Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan posis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dd394a0ca7f44b20b33ba234d7dd0aa2
Autor:
Gita Santika Ramadhani
Publikováno v:
Progresif, Vol 15, Iss 1, Pp 77-91 (2021)
Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/21e436365c314ce5ab9b771c305724d0
Autor:
Saeful Bahri
Publikováno v:
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, Vol 1, Iss 1, Pp 72-79 (2021)
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran sangat penting yaitu di bidang penuntutan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan diharapkan mampu bersikap adil dan profesional sesuai dengan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/356043beb76c4158b373989e547bba3d
Publikováno v:
SASI, Vol 26, Iss 4, Pp 571-581 (2020)
The position of the prosecutor's office which is under two powers namely executive and judiciary causes the prosecutor's office to become an institution that is not independent and free, thus causing blemishes to commit fraud by prosecutors. This stu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0ac0979b7f234855a437705dd377e5b2
Autor:
Akmal Panji Rabhani, Adela Maharani, Anggia Arfiani Putrie, Devianti Anggraeni, Hadid Fathan Azisabil, Imelda Cantika, Intan Cahyani, Lina Lulus Destianti, Putri Tsania Mahmud, Ricky Firmansyah
Publikováno v:
Jurnal Sisfokom, Vol 9, Iss 2, Pp 275-280 (2020)
Kejaksaan Negeri Kota Bandung is a unit of the state institutions that carries out state power, particularly in the field of prosecution. Kejaksaan Negeri Kota Bandung implemented an information system to intensify operational activities. Using a com
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0f35a49b6a81428d948f1bd6229c5bb7
Autor:
DIAN ROSITA
Publikováno v:
Jurnal Ius Constituendum, Vol 3, Iss 1, Pp 27-47 (2018)
ABSTRAK Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c32915c9a10a490789ef2c8dd27ee3a2
Autor:
Rusdianto Rusdianto
Publikováno v:
Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 6, Iss 1, Pp 99-108 (2017)
The purpose of attorney job performance is to fulfill the justice as the human natural character. In this case, human beings have thought and feeling that can be combined to be a wish that can be a motive of an action (realizing justice). Thus, it ne
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7ee5111a179947a19bea1eeb50fbfb05
Autor:
Wendry Finisa
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 3, Iss 4 (2020)
Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena banyak pegawai negeri telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena melakukan tindak pidana korupsi tetapi masih menerima gaji dari negara, yang seharusnya berdasarkan pada P
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8e6076dd778e465a85173854902ac3bd