Výsledky vyhledávání

Akademický článek

Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019

Autor: Ridwan, Ismansyah, Khairul Fahmi

Publikováno v: Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 4, Pp 1181-1201 (2024)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam me

Externí odkaz: https://doaj.org/article/f940cbcfa4554d058a57c889b7669483

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Autor: Ryan Pratama, Selamat Lumban Gaol, Sudarto

Publikováno v: IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)

Apabila terdapat kesalahan dalam putusan majelis hakim di pengadilan niaga dalam perkara yang dimulai dengan permohonan pengajuan PKPU oleh kreditor, upaya hukum kasasi yang tersedia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dapat

Externí odkaz: https://doaj.org/article/04a59a3613824dd69cff2d8e7f2419c1

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi

Autor: Moch. Ridwan

Publikováno v: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, Iss 2, Pp 305-326 (2021)

Penelitian ini membahas penyelesaian proses perkara kasasi dari segi prosedur, waktu dan upaya Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara sebagai bagian dari upaya hukum dalam sistem peradilan. Pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang c

Externí odkaz: https://doaj.org/article/afe10051eb264d05991710dc999bcf31

Zobrazit plný text záznamu

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung RI Atas Upaya Hukum Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Autor: Sahertian, Tony Stefanus

Munculnya perkara tindak pidana korupsi yang dikasasi dengan alasan pengembalian barang bukti jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah terjadi. Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum berkaitan dengan pengembalian barang bukti telah menghasi

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::9bdf9dfdbf1626ba96ba190546cc81db

Zobrazit plný text záznamu

Problematika Hukum Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Dan Terakhir

Autor: Novariyanto, Bagas Aji

Dalam sebuah negara hukum, lembaga peradilan menjadi sangat penting karena dalam sejarah, selalu ada pihak-pihak baik penyelenggaraan negara/ pemerintahan maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut men

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::2a901cba35977faa2f1862bbd4c1f08d

Zobrazit plný text záznamu

Pemeriksaan Terdakwa Terkait Penetapan Tersangka yang Dinyatakan Tidak Sah

Autor: Kelvin Vieri Halim

Publikováno v: Jurist-Diction; Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019; 1287-1302

Praperadilan merupakan sarana control secara vertical dan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Objek praperadilan telah ditentukan secara limitative oleh undang-undang dan terhadap praperadilan tidak dapat dilakukan u

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::174cf1aaaed8a1dfeb107206719b5967
https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14492

Zobrazit plný text záznamu

PEMBATASAN HAK KASASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA / The Restriction of Cassation Right and the Consequence for Justice Seeker in Indonesian Administrative Justice System

Autor: Agus Budi Susilo

Publikováno v: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5, Iss 2, Pp 299-318 (2016)

Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Khusus mengenai upaya hukum kasasi, semenjak diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Mahkamah Agung, ditentukan bahwa tidak semua sengketa tata u

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::8f20383e289742313e4a2a745fe792e1
http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/72

Zobrazit plný text záznamu

KORELASI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, TINGKAT BANDING, DAN TINGKAT KASASI

Autor: Mustafa Bola

Hakim dalam mengambil keputusan dibebankan kewajiban oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 50 ayat 1) untuk harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. paradigma hukum

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2356::7f5b37441f1422a546aba0a92ff28284
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/13387

Zobrazit plný text záznamu

ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KEDUNGOMBO

Autor: Anselmus Ragamilo

Publikováno v: Perspektif, Vol 3, Iss 2, Pp 21-26 (1998)

Pembatalan putusan kasasi oleh MA adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan yang dianut antara Hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali (PK). Dalam memeriksa PK, hakim PK tampaknya terlalu berpandangan normatif legistis. Hal ini terlihat da

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::385507dfafaa9dba47db78ecd023579b
https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i2.374

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání