Zobrazeno 1 - 10
of 11
pro vyhledávání: '"Warmiyana Zairi Absi"'
Publikováno v:
International Journal of Social Science Research and Review. 6:138-142
The interesting thing that can result in criminal penalties is that the director can be held accountable for all company operations in carrying out the business of producing and/or trading goods and/or services that do not correspond to the promises
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f178232ada786aac1e610f1ccd9b600e
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.963
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.963
Publikováno v:
International Journal of Social Science Research and Review. 5:38-42
Context of corporate crime, the principle of proportionality places position that in accordance with provisions in Article 1365 of Civil Code, an act against law in civil law must contain following elements: 1. The existence of an act; 2. The act is
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::942702f3d2b1183e43663e405cd9580b
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.530
https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.530
Autor:
Warmiyana Zairi Absi
Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperjelas peran dan profesi Advokat pada masyarakat khususnya pada Advokat itu sendiri ataupun paraktisi hukum lainnya, tetapi dengan adanya undang-undang ini telah menempatkan peran dan ke
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a913c28ac584e98038282a0bea0f8890
Autor:
Warmiyana Zairi Absi
Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbh
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::72b8ad6b636b8934a0718fcd2e78af3a
Autor:
Andi Candra, Warmiyana Zairi Absi
Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir cemerlang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektualdiperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39087a59c81a4692455f4ea39dc7273d
Autor:
Darmadi Djufri, Warmiyana Zairi Absi
Akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah harus adanya pengaduan dari korban cyber bullying agar pelaku dapat dituntut di depan pengadilan. Keterbatasan masyarakat dalam membuat opini, tulisan, atau komentar di dunia cy
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0366f0289cff20fc6fb8e660c491c7f3
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari pemakainan produk kosmetik yang mengandung zat aditif berbahaya yang merugikan dan mem-bahayakan bagi kesehatan dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memprodu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::869b90c9f5b452d7bafe34a3bf99ced3
Publikováno v:
Jurnal Hukum Tri Pantang. 6:67-74
Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang dit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::61fdb1d9c1f22cb4cc8e626f2228ed7e
https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i2.265
https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i2.265
Autor:
Andi Candra, Warmiyana Zairi Absi
Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbirtasenya kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melangga
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a7feedf058dbf47c5da46b72c7af5b54
Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan da
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5e0125095824b8912d278f499c3d3947