Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"Uang Pengganti"'
Autor:
Hamdani, Fauzan Misra
Publikováno v:
Jurnal Bina Praja, Vol 15, Iss 2 (2023)
Sejak BPK berdiri tahun 2003, sebanyak 23 Gubernur telah tersangkut perkara korupsi diantaranya sebanyak 20 ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kurun waktu 10 tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022 sudah sebanyak
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c99d367571754ca7973ac76972c6ef78
Publikováno v:
Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3, Iss 1, Pp 1-22 (2019)
AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pem
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c726307014b749588d08a07312953c97
Autor:
Diding Rahmat
Publikováno v:
Jurnal IUS, Vol 8, Iss 1, Pp 79-88 (2020)
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 maka segala praktek menjalankan due proses of law harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban keuangan negara yang berdimensi merugi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5e0ccefce5b54674a93f8b1a575dc270
Autor:
Christine Juliana Sinaga
Publikováno v:
Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 1, Iss 2, Pp 191-208 (2017)
AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam und
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1f5a5ef4edfa467398b2fdf1c848ad11
Autor:
Kristwan Genova Damanik
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 45, Iss 1, Pp 1-10 (2016)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2d78bcab2c804768a75e72c94306710e
Autor:
2017, Seminar, Samosir, Agustinus
Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis berbagai bidang, perbuatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran ter
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ed432c2ecea59e104a4406f1e6967b36
Publikováno v:
Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3, Iss 1, Pp 1-22 (2019)
Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran
Publikováno v:
Halu Oleo Law Review; Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1; 123-136
Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi dapat dituntut di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Tipe penelitian ini adalah pene
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 174-186
Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dala
Publikováno v:
PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 2 No. 2 (2021); 54-67
This article aims to find the execution of court decisions by prosecutors in crime of paying subtitute money in criminal deed of corruption at Muaro Jambi District Prosecutor’s Office. Aims to discuss is: why the criminal excecution of payment of s