Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Saeful Kholik"'
Autor:
Saeful Kholik
Publikováno v:
Yustitia. 9:69-84
Dampak perubahan iklim Di Indonesia salah satunya adalah naiknya permukaan air laut. Seperti contoh, di Kabupaten Indramyu yang meningkatkanya suhu permukaan air laut yang berakibatkan kerusakan lingkungan laut dan pesisir. Perlu adanya pengendalian
Publikováno v:
Jurnal Suara Hukum. 4:224-242
Hukum dan Negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Negara dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang memiliki konstruksi yuridis politis. Hukum hanya ada atau mewujudkan dirinya dalam suatu kelompok sosial sala
Autor:
Saeful Kholik
Publikováno v:
Yustitia. 8:197-210
This article aims to find the form or model of supervision of the honorary board for the implementation of general elections (DKPP) in the implementation of community-based elections. Given the reality that there are still many community activities t
Publikováno v:
Bina Hukum Lingkungan. 6:425-437
Autor:
Saeful Kholik
Publikováno v:
Yustitia. 6:45-55
In a government organization, the expertise of the law making is most accumulated. It enables the law making process to be easily done by law the enforcers. This fact causes the role of government to be central. It also lead to an access of governmen
Autor:
Saeful Kholik
Publikováno v:
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. 3
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sebuah kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah telah mengatur sebuah tanggung jawab yang nyata dalam sebuah sistem hukum pemerintahan daerah, Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomo
Autor:
Rahmanisa Faujura, Saeful Kholik
Publikováno v:
Bina Hukum Lingkungan. 5:82
Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) mengatur dan melarang terhadap nelayan di wilayah kelautan Indonesia, Implementasinya terdapat pelan
Autor:
Saeful Kholik
Publikováno v:
Jurnal Hukum Mimbar Justitia; Vol 6, No 1 (2020): Vol 6, No 1 (2020): Published 30 Juni 2020; 56-70
Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government expressly wants that in this era of centralized regional government system towards decentralization, regional government and the community as well as all stakeholder components. The government mu
Autor:
Ari Azhari, Saeful Kholik
Publikováno v:
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. 2
K epemilikan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan identitas kependudukan atau kewarganegaraan adalah hak sipil bagi semua warga negara yang telah cukup umur . Meskipun sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepen