Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"Perjanjian Internasional"'
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 8, Iss 3 (2024)
Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memb
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0e39c04f63a64d7cbadc15541fed5c07
Autor:
Nehru Asyikin
Publikováno v:
Progresif, Vol 14, Iss 1 (2020)
Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan legislatif hanya pada jenis-jenis pe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2f3319038d714a92bb21e2e8d9978d14
Autor:
Andreas Pramudianto
Publikováno v:
Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains, Vol 1, Iss 1 (2020)
Perjanjian Internasional yang melindungi flora dan fauna telah berkembang sejak lama. Banyaknya perjanjian internasional tersebut baik berupa convention, agreement, protocol dan bentuk lainnya baik yang hard law maupun soft law telah menunjukan bahwa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/494b99c84400403c8714958b73346190
Autor:
Danel Aditia Situngkir
Publikováno v:
Refleksi Hukum, Vol 2, Iss 2, Pp 167-180 (2018)
T Tulisan ini membahas isu tentang terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Semakin kompleksnya hubungan antar subjek hukum internasional membuat kebiasaan internasional tidak lagi dapat dipakai untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan y
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a0782c4936cb4ca2b84e5c8be088ed03
Autor:
Galuh Candra Purnamasari
Publikováno v:
Refleksi Hukum, Vol 2, Iss 1, Pp 1-16 (2018)
Tulisan ini membahas permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ratifikasi terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian ASEAN Charter menyatakan berwenang untuk mengadili undan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f366f96c0e994f7498209926d75f6bb9
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang urgensi penyelesaian titik batas negara Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasional. Penelitian ini terfokus kepada perjanjian-perjanjian titik batas wilayah negara antara Indon
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::9080111f73ca08bb24ca7ba0efbafc41
Autor:
Andiani, Tia, Kusniati, Retno
Publikováno v:
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 3 No. 2 (2022); 202-223
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 3 No 2 (2022); 202-223
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 3 No 2 (2022); 202-223
This article discusses Indonesia's commitment to providing legal certainty for audiovisual performances in Indonesia. This article concludes that there is no consistency in Indonesian law in providing legal protection for audiovisual performances tha
Autor:
Kama Sukarno
Publikováno v:
Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Iss 3, Pp 587-608 (2016)
Abstrak Putusan-putusan MK belum secara tegas memperlihatkan kedudukan dan fungsi perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi yurisprudensi MK dalam menerapkan perjanjian intern
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9803d05a44774668b232f353392ed871
Autor:
Diajeng Wulan Christianti
Publikováno v:
Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, Iss 1, Pp 27-43 (2015)
Prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak melahirkan kewajiban dan hak bagi negara ketiga tanpa adanya consent. Tulisan ini akan mengkaji persoalan jurisdiksi International Criminal Court (ICC) terha
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1658571d948d498c9ffb9f6e8a48a2eb
Publikováno v:
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 2 No. 3 (2021); 268-287
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 2 No 3 (2021); 268-287
Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 2 No 3 (2021); 268-287
Transnational crime is a cross-border crime that has troubled many states. In enforcing the criminal law of a states, sometimes it is difficult for the state to pursue transnational criminals because of its cross-border nature, so that the difference