Zobrazeno 1 - 10
of 102
pro vyhledávání: '"Peraturan DAerah"'
Publikováno v:
Recital Review, Vol 5, Iss 1, Pp 40-62 (2023)
In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/233bab99d5c34bb399ba4cf3208a9e38
Autor:
Anthon Sattu Pabesak, Yoseph Pasolang
Publikováno v:
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol 3, Iss 1, Pp 26-33 (2022)
Abstract: In responding to the task of the DPRD of east Luwu Regency whice is a vehicle for democracy in the region and is closely related to the ability to accmmodate and formulate the aspiration of the people, which is the right of initiative in th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/81a2ddf49e5647c3baa118546393ee9e
Publikováno v:
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 19, Iss 2, Pp 129-140 (2022)
Munculnya persoalan sampah di sejumlah kota besar di Indonesia menandakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih belum sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dila
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1bc74cf7dff34c6eb1a0444f37be392d
ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA BANTUAN HUKUM
Publikováno v:
IBLAM Law Review, Vol 3, Iss 3 (2023)
penelitan ini untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam penelitian ini p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9a84c5638aaa4a939567790cca3e6fd2
Autor:
Reva Dwi Insari, Safrida Safrida
Publikováno v:
Jurnal Pamator, Vol 15, Iss 2, Pp 12-18 (2022)
Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pelaksana otonomi daerah telah mengeluarkan Peratura
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c3fb18a4067544b1b90b9d2104891e08
Publikováno v:
Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Vol 17, Iss 2, Pp 421-432 (2022)
Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di DKI Jakarta berdampak pada intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan munculnya pelanggaran peraturan garis sempadan bangunan, terutama pada muka bangunan. Salah satu titik perekonomian di DKI Jakarta bera
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cfe426f11a03400091e56c0a3c20c704
Autor:
Hanafi Herman
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 6, Iss 2, Pp 120-129 (2022)
Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/24b394d75eec43dfb041a04a02f50ac6
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi, Vol 19, Iss 4 (2022)
Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation. This study aims to determine the hierarchy of regulation of Mini
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6e5abfe128df4c7e8b93ee0f69b575be
Publikováno v:
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, Iss 2, Pp 257-270 (2021)
Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/962e0b2ddc194dfbb28f0bea310146b8
Publikováno v:
Indonesia Law Reform Journal, Vol 1, Iss 2, Pp 241-256 (2021)
Based on the provisions of Article 55 of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan requires that all tourism business activities must have a business license. However, it was found that some tourist attractions are not l
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/262520fe614e4c53baf1b2618098e139