Zobrazeno 1 - 10
of 40
pro vyhledávání: '"Penyidik"'
Autor:
Annisa Diva Murbarani, Beatrix Benni
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 8, Iss 3 (2024)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tesis ini menganalisis meng
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6bc91e5ffd1e49569ba49df5289d8102
Autor:
Neni Vesna Madjid, Gun Sugianto
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 1, Pp 42-51 (2023)
Toko Sumber Baru melakukan penjualan besi TYRS yang tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi dan hal ini dilakukan sejak Januari 2016 hingga November 2017. Terhadap hal tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Krimina
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8efae1ec73ce42799b9c66499b77698f
Autor:
Adha Gautama Putra
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 5, Iss 4, Pp 358-366 (2022)
Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau pen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/40975342646c4cd2a6bc1b5c46f72477
Autor:
Ori Friliansa Utama
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 5, Iss 3, Pp 267-274 (2021)
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/61c68906820c44ceacf6114ed9f79fc6
Autor:
Lusia Sulastri
Publikováno v:
Krtha Bhayangkara, Vol 16, Iss 2 (2022)
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kewenangan penyidikan serta peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia secara normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa,
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4587d8a4b84541a88526b760c36df19c
Autor:
Firdaus Taufik
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 5, Iss 2, Pp 117-123 (2021)
Taktik Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh pada Laporan Polisi Nomor LP/50/II/2019/ SPKT-Sbr, tanggal 21 Februari 2019 adalah dengan cara melakukan penya
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/135e371c484f46c0a9d92d2e3c78c4a6
Autor:
Agus Setiyawan Dwi Arianto
Publikováno v:
Media Iuris, Vol 3, Iss 3, Pp 257-276 (2020)
Hukum acara pidana militer memiliki karakteristik pengawasan terhadap penyidik yang berbeda dengan pengawasan terhadap penyidik yang ada dalam peradilan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, hukum acara pidana militer tidak mengenal sistem peng
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/55fc2798208e4cfcb3b6bfa5b73b9171
Autor:
Richie Viata Dinata
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 4, Iss 2, Pp 114-120 (2020)
At the Pariaman District Police Criminal Investigation Unit there are many criminal cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c89bc00db26743a0b8e7d4c2d2958f56
Autor:
Muhaimin Muhaimin
Publikováno v:
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20, Iss 2, Pp 275-288 (2020)
Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Usia KUHAP yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal jus
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b3f4a71701a34a9eadff55aee7b1dd23
Autor:
Doni A.R
Publikováno v:
Unes Journal of Swara Justisia, Vol 4, Iss 1, Pp 14-18 (2020)
Prostitusi online yang telah meresahkan banyak kalangan masyarakat, hal ini telah diatur oleh KUH Pidana, RUU KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/328a760c2bb54e9d94048d0cee6f5f0a