Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Nuzul Qur'aini Mardiya"'
Publikováno v:
Constitutional Review, Vol 3, Iss 2, Pp 232-261 (2018)
The relationship of mutual control and balance between state institutions gives an opportunity for the emergence of the dispute about the authority of state institutions, especially the dispute about the constitutional authority. In relation to a dis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a27127cfed014a0e8b81220cde2bdeb8
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi, Vol 14, Iss 4 (2018)
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/182af49d1a3d489f99d95d65e6f400f2
Autor:
Nuzul Qur’aini Mardiya
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi, Vol 14, Iss 1 (2017)
Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Ta
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6a0e1a7f33d44d34a12861c3ca8ed2d6
Autor:
Fajar Laksono, Helmi Kasim, Nallom Kurniawan, Nuzul Qur’aini Mardiya, Ajie Ramdan, Siswantana Putri Rachmatika
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi, Vol 8, Iss 6 (2016)
Status keistimewaan Provinsi DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan Pakual
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/624a9978e304428fbc48c386aa8153f3
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi, Vol 10, Iss 4 (2016)
Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 is very important and interesting to be studied because due to its implications and implementation. Ministry of Education and Culture as the addressat of the decision make transitional policy regarding o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8563c21df106470785e7d4c64919b315
Autor:
Nuzul Qur'aini Mardiya
Publikováno v:
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6, Iss 1, Pp 25-40 (2017)
Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan etika profesinya. Dalam mengemban tugasnya, hakim konstitusi memiliki potensi untuk melanggar kode etik dan perilaku hakim. Guna mengawasi
Autor:
Nuzul Qur'aini Mardiya
Publikováno v:
Jurnal Hukum dan Peradilan. 7:483
Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena b
Publikováno v:
Jurnal Konstitusi. 14:778
Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara itu terdapat 2 (dua) hal penting yang harus dieksplorasi yaitu soa