Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"Munaf, Yusri"'
Autor:
Warlia, Meni1 meni_warlia@student.uir.ac.id, Munaf, Yusri2 yusrimunaf@soc.uir.ac.id, Susilo, Efendi Ibnu3 efendiibnususilo@law.uir.ac.id, Huda, Ni'Matul4 nimatulhuda@law.uii.ac.id, Thamrin, S.2 thamrin@law.uir.ac.id
Publikováno v:
Law & Humanities Quarterly Reviews. Mar2023, Vol. 2 Issue 1, p11-26. 16p.
Publikováno v:
Law & Humanities Quarterly Reviews; Jun2023, Vol. 2 Issue 2, p54-63, 10p
Publikováno v:
International Journal of Sustainable Development & Planning; May2023, Vol. 18 Issue 5, p1553-1563, 11p
Autor:
Syamsuwir, Syamsuwir, Munaf, Yusri
Publikováno v:
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics; Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober; 11-22
The Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus is one of the important elements of government management in order to realize good governance that leads to a clean government / bureaucracy and the implementation of effective, transp
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 174-186
Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dala
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 154-173
Adil merupakan salah satu sifat mulia yang diajarkan oleh syariat Islam karna adil merupakan salah satu sifat Maha Mulia Allah yang terdapat dalam asmaul husna yaitu Maha Adil. Dengan sifat Maha Adil ini, Allah tidak membeda-bedakan manusia karena ke
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 105-128
Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Bapak H. Joko Widodo mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan unt
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 88-104
BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian yang diadakan oleh kebijakan pemerintah dengan pihak swasta adalah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat administrasi Negara yang membuat kebijakan publik sebagai obyek perjanjian. Meskipun yan
Publikováno v:
KONSTITUSI; Vol. 15 No. 2 (2021): KONSTITUSI; 129-153
Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan apa yang menjadi produk kebijakan publik tersebut, yang akhirnya secara prinsip pelaksanaan kebijakan tentunya haruslah mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkai
Publikováno v:
International Journal of Sustainable Development & Planning; Feb2023, Vol. 18 Issue 2, p635-640, 6p