Zobrazeno 1 - 10
of 13
pro vyhledávání: '"Muhammad Sabaruddin Sinapoy"'
Autor:
Riyanti Djalante, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Susanti Djalante, Irina Rafliana, Lalu Adi Gunawan, Gusti Ayu Ketut Surtiari, Henny Warsilah
Publikováno v:
Progress in Disaster Science, Vol 6, Iss , Pp 100091- (2020)
The world is under pressure from the novel COVID-19 pandemic. Indonesia is the fourth most populous country in the world and predicted to be affected significantly over a longer time period. Our paper aims to provide detailed reporting and analyses o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/405f81df34624e4b93e582a954965dc1
Publikováno v:
Journal Idea of History. 4:20-27
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan identitas senjata tradisional kinia (perisai atau tameng) dari segi bentuk, struktur, bahan atau kelengkapan, model, dan fungsi kinia bagi suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Senjata kinia khususnya dipakai
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3; 267-280
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual
Publikováno v:
Springer Climate ISBN: 9783030555351
Global warming is causing rise in sea surface temperatures and atmospheric instability in the lower layers close to the surface of the earth, which then leads to the expansion of seawater. The process of global climate change stages begins with risin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0813e166165ed4de57226e5a241fb7bc
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55536-8_9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-55536-8_9
Publikováno v:
Halu Oleo Law Review; Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2; 177-189
Pembentukan peraturan daerah harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, berkaitan dengan tahapan pembentukan suatu peraturan daerah. Tahapan pembentukan suatu peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penge
Autor:
Budi Haryanto, Choirul Mahfud, Riyanti Djalante, Henny Warsilah, Jonatan Lassa, Davin H. E. Setiamarga, Lalu Adi Gunawan, Susanti Djalante, Irina Rafliana, Mochamad Indrawan, Gusti Ayu Ketut Surtiari, Aruminingsih Sudjatma, Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Publikováno v:
Progress in disaster science, In Press
Progress in Disaster Science
Progress in Disaster Science, Vol 6, Iss, Pp 100091-(2020)
Progress in Disaster Science
Progress in Disaster Science, Vol 6, Iss, Pp 100091-(2020)
The world is presently under an emergency situation because of the COVID-19 global pandemic, caused by a novel coronavirus. Indonesia is the fourth most populous country in the world and is predicted to be affected significantly over a longer time pe
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b491d98bea674f71a57d5828419ed761
https://repository.publisso.de/resource/frl:6419824
https://repository.publisso.de/resource/frl:6419824
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1; 26-41
Penelitian ini ditujukan pada tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas p
Publikováno v:
Disaster Prevention and Management. 25:275-278
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3; 172-186
Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai Lembaga Pengawas. Menempatkan dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori/konsep hukum. Izin Dewan Pengawas terk
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 3 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 3; 397-413
Aspek perizinan spektrum frekuensi Radio sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan konsep perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, leb