Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Muhammad Arif Sahlepi"'
Autor:
Lailan Shafina, Muhammad Arif Sahlepi
Publikováno v:
UIR Law Review, Vol 8, Iss 2 (2024)
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Namun, kehadiran WNA seringkali melibatkan pelanggaran aturan keimigrasian, seperti overstay yang mempengaruhi regu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fd263232d6ab477ab0c0e4f804a80f83
Publikováno v:
International Journal of Humanities Education and Social Sciences, Vol 4, Iss 1 (2024)
Sexual violence is a criminal act which basically requires very strict law enforcement. The dimensions of sexual violence regulated in the Criminal Code are not yet able to fully regulate the forms of sexual violence that occur, where regulations rel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b83e37a01cb84ffb9ee9ffd67345686e
Publikováno v:
International Journal of Humanities Education and Social Sciences, Vol 3, Iss 5 (2024)
Traffic accidents involving juvenile perpetrators often raise controversy in the implementation of criminal law, causing much polemic. The view that the legal process should be carried out and enforced without the rule of law and law enforcement is t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b27dac103b884bb9986b3b959222b150
Autor:
Muhammad, Arif Sahlepi
Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas persamaan dihadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang, dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum maka persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Penti
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______5884::d9a444fdd4904c62634827844a94c483
Publikováno v:
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. 1
Aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di dibeberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan
Publikováno v:
PKM Maju UDA. 1:133
Pengaturan hukum atau kebijakan hukum pidana terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan lesbian, guy, biseksual dan transgender terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan aktivis pegiat HAM dan para komunitas gerakan lesbi