Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Muh. Sabaruddin Sinapoy"'
Autor:
Muh Sabaruddin Sinapoy
Publikováno v:
Yuridika, Vol 31, Iss 3, Pp 420-439 (2016)
The purpose of writing this journal is to find out that permits is a juridical instrument used by the government to influence the people to want to follow the recommended way to achieve a concrete goal. Permission serves as the spearhead of the legal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/539da85e48db4b66a3e645c984a4a8db
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2; 232-245
Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi Pengawasan pemerintahan oleh DPRD tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik sebagaimana dalam paham negara kita adalah negara demokrasi yang mana peranan masyar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4b724bd75dc7f5205ae659c45c1e3d90
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6536
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6536
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1; 123-141
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. 2) Untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi kepala desa yang dilantik tanpa terlebi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39e1a3ad73f187f34bfd4857cf06bd8f
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6070
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6070
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1; 53-74
Tujuan penelitian ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Apakah Penerbitan IUP merupakan kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. 2) Untuk mengetahui hubungan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dalam penerbitan
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8b0f87d5a2a873acb8da1ffc622a3e9c
https://doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10613
https://doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10613
Autor:
Muh. Sabaruddin Sinapoy
Publikováno v:
Halu Oleo Law Review; Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2; 513-542
Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yan
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5164749639f0968558adc58eb266ee82
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4513
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4513
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 3 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 3; 367-381
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan reklamasi Teluk Kendari yang berperspektif perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan sumber daya alam yang ada di pesisir Teluk Kendari, serta menganalisis pembang
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f0886977b4845ae6099528575b119a56
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9788
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i3.9788
Publikováno v:
Halu Oleo Law Review; Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2; 283-298
Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut dia
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ec82a9450b96f5eaea0436186d6a15c2
https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8758
https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8758
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1; 142-156
Adapun jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yan
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::809f52fd1b0357469ddf5c894fdcf96e
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6157
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6157
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2; 219-231
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPK dan BPKP dalam proses penetapan kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil pelaporan audit sementara dari lembaga yang berwenang di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan banyaknya isu berkem
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::dfccb0ee0007af972b648c06fb7bec5c
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6179
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6179
Publikováno v:
Halu Oleo Legal Research; Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1; 85-98
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::87de2b6d079e61c479535e5c2395a1e2
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123
https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123