Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Kebijakan Hukum"'
Publikováno v:
IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)
Masalah narkotika terus menjadi kekhawatiran global yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari semua komponen bangsa. Riset menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam prevalensi narkotika di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019, namun tantangan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/47244217d6494ca0ab4dadca2aae5ed9
Autor:
Raditya Sri Krisnha Wardhana
Publikováno v:
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol 0, Iss 0, Pp 111-133 (2021)
Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Tra
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5ad8e3ccf4604641a1289d85c62d3e72
Publikováno v:
Jurnal Belo, Vol 5, Iss 2, Pp 34-56 (2020)
Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggula
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69b8e272a39f41e6a14665f485d287ba
Publikováno v:
Jurnal Belo, Vol 5, Iss 2, Pp 1-20 (2020)
Abstrak Ganja merupakan jenis narkotika terlarang di Indonesia, hal ini diatur dalam Lampran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja merupakan narkotika Golongan I yang tidak bisa digunakan untuk keperluan medis. Bahkan ada be
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1adb1c6be21a48808df3ca579a0e012e
Autor:
Gea Illa Sevrina
Publikováno v:
Law and Justice, Vol 5, Iss 1, Pp 17-29 (2020)
Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaaan. Kondisi ini
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/be5b159f54184eb4859355b0ab63a38b
Autor:
Adhi Luhur Wicaksono, Eko Soponyono
Publikováno v:
Jurnal Belo, Vol 8, Iss 1 (2022)
Diskriminasi terhadap ras dan etnik rentan terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia Memiliki UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk menangani masalah tersebut, namun demikian hingga saat ini masih banyak kasus ras
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c0303217f37f42ab96cb8f37357e22b8
Autor:
Afrian, Fadillah, Susanti, Heni
Publikováno v:
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora; Vol. 6 No. 2 (2022): Desember 2022; 303-324
With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how cri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8b3d56a9c3178fceabefc2f546e32163
https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039
https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039
Autor:
Indra Tua Hasangapon Harahap
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, Iss 4, Pp 400-412 (2018)
Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran ser
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ff07dc95764040408f2a70f119e03038
Autor:
Nizar Apriansyah
Publikováno v:
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10, Iss 2, Pp 187-196 (2017)
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan. ke
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/12e3518ae9a9492c96d21a340c0edafe
Autor:
Putra, Anas Agusmi, Amir, Latifah
Publikováno v:
Mendapo: Journal of Administrative Law; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022; 70-83
The Implementation of Social welfare is a part of regional government authority based on desentralitation principle. The social walfare Act number 11 on 2009 has various aim to reach peoples well beeing for all the people including Komunitas Adat Ter
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8adcfe9709085c0b5f79f7be96a743a6
https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.13314
https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i2.13314