Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Irwan Hafid"'
Publikováno v:
Jurnal Hukum Novelty, Vol 13, Iss 1, Pp 98-108 (2022)
Introduction to The Problem: The use of criminal law to limit the freedom of citizens’ civil rights must be done with caution since it intimately links to the infringement of such rights.Purpose/Objective Study: The present study aims to explore th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/93427b9822c041a3b41582cca38cb80c
Autor:
Irwan Hafid
Publikováno v:
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. 3:115-136
Sistem hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindakpidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau pengurus sekaligus korporasinya. Dalam praktik tindak pidana pemilihan umum (pemilu)
Autor:
Irwan Hafid, Dendy Prasetyo Nugroho
Publikováno v:
Jurnal Adhyasta Pemilu. 2:129-143
The issue of political dowry, relatively, becomes a sustainable warning of problems in every general election in Indonesia. Such as the issue of Sandiaga Uno, who provided political dowry in the 2019 presidential election. The allegation was started
Autor:
Irwan Hafid
Publikováno v:
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. 2:74-94
Penyalahgunaan media sosial dalam masa kampanye pilkada atau pemilu menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Selain menjanjikan berbagai kemudahan, media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindakan kejahatan,
Autor:
Irwan Hafid
Publikováno v:
Lex Renaissance; Vol. 6 No. 3 (2021): JULI 2021; 465-480
Lex Renaissance; Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021; 465-480
Lex Renaissance; Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021; 465-480
Indonesia currently does not explicitly regulate the seizure of assets without punishment in Indonesian laws and regulations. Existing regulations only regulate the seizure of assets through criminal proceedings. This study wants to examine how the u
Autor:
Mahrus Ali, Irwan Hafid
Publikováno v:
JURNAL USM LAW REVIEW. 5:1
Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu p