Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Idul Adnan"'
Publikováno v:
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab. 2:128-142
Tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif yang sudah dihimpun disebutkan hukum pidana yang sudah dimodifikasi misalnya KUHP. salah satu tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pemberontakan, penelitian ini penulis menje
Autor:
Idul Adnan
Publikováno v:
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab. 2:103-115
Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung moral hak dan hak ekonomi. Seorang penulis memiliki hak moral d
Autor:
Idul Adnan Rasim
Publikováno v:
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum. 16:191-206
Based on data from the Crisis Centre belonging to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers which is called BNP2TKI, there were 1,759 complaints from workers assigned abroad as of/January-March 2019, where 71
Autor:
Idul Adnan
Publikováno v:
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 6:28-42
Penelitian ini berupaya mendeskripsikan faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan kemudian antara menantu dengan mertua hidup serumah dan dampaknya terhadap keharmonisan di dalam rumahtangga. Penelitian dilakukan secara deskriptif ana
Autor:
Idul Adnan, Basriadi Basriadi
Publikováno v:
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab. 1:98-120
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaturan hukum tentang begal (2) proses penanganan kasus begal di lombok (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal di Lombok. Hasil penelittian ini menunjukkan bahwa : (1) pengaturan huk
Autor:
Idul Adnan
Publikováno v:
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab. 1:71-85
Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan , dan dikelaim sebagai negara yang religious. Oleh karena itu, tidak boleh ada aturan ketentuan pidana bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Dengan demik