Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Eko Artanto"'
Publikováno v:
Geoid, Vol 10, Iss 1, Pp 40-46 (2015)
Batas kewenangan daerah di laut, memiliki arti penting bagi kabupaten/kota dan pemerintah propinsi terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/14cd2b3feab9480d9830ad5d0122f548
Autor:
Ratna Sari DEWI, Tia Rizka Nuzula RACHMA, Ibnu SOFIAN, Nadya OKTAVIANI, Ayu Nur SAFI’I, null SUPRAJAKA, Astrit RIMAYANTI, Eko ARTANTO
Publikováno v:
Geographia Technica. 17:18-32
Autor:
Regina Verra S.Y.P., Dwi Purnasari, P Cintya Wahyu, Elvira Hardiana, Albina Apriadsa, Eko Artanto
Publikováno v:
Seminar Nasional Geomatika. :595
Badan Informasi Geospasial beserta Pemerintah Daerah telah melaksanakan Kegiatan Delineasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan secara Kartometrik. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2013 hingga 2019 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi J
Publikováno v:
Seminar Nasional Geomatika. :589
Ketersediaan data spasial batas desa/kelurahan di Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang secara geometri dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan sangat minim. Kegiatan pemetaan batas desa/kelurahan secara kartometrik tanpa kesepakatan yang dila
Autor:
Eko Artanto, Habib Sidiq Anggoro
Publikováno v:
Seminar Nasional Geomatika. :607
Nawacita yang digagas oleh pemerintah salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Penegasan batas desa dan perhutanan sosial merupakan dua program yang dilaksanakan sebagai p
Publikováno v:
Seminar Nasional Geomatika. 2:577
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang berkarakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari da
Publikováno v:
Geoid, Vol 10, Iss 1, Pp 40-46 (2015)
Batas kewenangan daerah di laut, memiliki arti penting bagi kabupaten/kota dan pemerintah propinsi terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan
Publikováno v:
Procedia Earth and Planetary Science. :83-93
By the end of 2012, Indonesia consists of 34 provinces, 422 regencies, and 98 cities. According to the decentralization policy as stipulated by the Act No. 32/2004, infrastructure development becomes inevitable point. Sectors that highly increased ar