Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"Dyah Adriantini Sintha Dewi"'
Publikováno v:
Varia Justicia, Vol 15, Iss 1, Pp 18-25 (2019)
This study aims to analyze the implementation and identify the obstacles to control of street vendors (PKL) by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Temanggung Regency. This research was conducted with a qualitative approach through in-depth i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a0f713ec1361451fa6931b4740ed0b5c
Publikováno v:
Varia Justicia, Vol 13, Iss 1, Pp 10-17 (2018)
Starting from the establishment of a suspect Candidate Former National Police Chief Pol Commissioner General Budi Gunawan then apply prapradilan to the South Jakarta District Court. Because the 77 Criminal Code stated determination of the suspect is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5d3c7432a5ad407f8aab90cf247feae4
Autor:
Dyah Adriantini Sintha Dewi, Supriyanto Supriyanto, Sri Hartini, Siti Kunarti, Kartono Kartono
Publikováno v:
Borobudur Law Review. 4:99-109
This study aims to identify and analyze local government role as well as solving the problem concerning protection of migrant workers and their families before, during, and after working. The results showed that the local governments have not perfome
Publikováno v:
Borobudur Law and Society Journal. 1:6-10
Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemb
Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Publikováno v:
Borobudur Law and Society Journal. 1:9-15
Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini
Autor:
Dyah Adriantini Sintha Dewi
Publikováno v:
Masalah-Masalah Hukum, Vol 45, Iss 1, Pp 58-66 (2016)
P di kantor pelayanan publik biasanya membutuhkan waktu yang lama. roses perolehan izin Sebaliknya Pemberian layanan publik yang baik adalah hak dari setiap warga Negara. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menj
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1d26b52b98814cb484e00c34c31e6331
Publikováno v:
Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021) ISBN: 9782494069480
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::94ceae2e65fd18cd55862c2b08b8acec
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_172
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_172
Publikováno v:
Varia Justicia, Vol 11, Iss 2, Pp 133-149 (2015)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan, dibentuk pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/38fae8d77915477599adab4971da9cc3
Autor:
Budiharto Budiharto, Habib Muhsin Syafingi, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso Suharso, Yoga Farhan Yulianto
Publikováno v:
Borobudur Law Review. 3:111-122
In an effort to support the success of Indonesia's development, arrangements are needed for all supporting elements. One of them is the regulation of press activities, namely through Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Cod
Publikováno v:
Varia Justicia, Vol 10, Iss 2, Pp 1-7 (2014)
Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara se
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/15b7fa88001e47fb93d4ab3798f4da95